Besaran Tunjangan Guru Honorer Masih Tunggu ‘Isbat’

JAKARTA, NusaBali

Pemerintah akan memberikan tunjangan bagi guru honorer nonsertifikasi. Tunjangan tersebut rencananya akan mulai ditransfer langsung ke rekening guru honorer mulai bulan Mei 2025. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, saat ini kementeriannya masih mendata guru honorer di seluruh Indonesia yang berhak mendapatkan tunjangan tersebut. Guru honorer yang berhak menerima tunjangan tersebut adalah yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan belum menerima tunjangan apa pun dari Kementerian Sosial.

"Sekarang masih didata, nanti setelah selesai pendataan, tunjangan itu akan ditransfer ke rekening tiap guru (honorer)," ujar Abdul kepada Kompas.com, saat kunjungan kerja ke SMK Muhammadiyah Sumedang, Sabtu (12/4) siang. Abdul menuturkan, terkait nilai tunjangan yang akan diterima guru honorer masih dalam pembahasan. "Nanti (terkait besaran tunjangan) tunggu Isbat, Insha Allah akan segera dicairkan," tutur Abdul. 

Abdul berharap, tunjangan yang diberikan pemerintah ini dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh guru honorer dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah akan menyalurkan tunjangan untuk guru honorer. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan penyaluran akan dilaksanakan pada bulan Mei.

Dia menjelaskan, kategori penerima bantuan tersebut yaitu pertama guru tersebut tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan belum memiliki sertifikasi pendidik. Kedua, guru penerima tunjangan tidak menerima tunjangan sosial dari Kementerian Sosial. "Secara pemasukan guru tersebut masuk dalam desil 1 sampai 10 menurut Badan Pusat Statistik (BPS)," ujar Mu'ti,

Dia menjelaskan, saat ini jumlah yang terdata di Kemendikdasmen ada sekitar 785 ribu guru honorer. Nantinya jumlah tersebut akan bertambah dengan data dari Kementerian Agama (Kemenag). "Nah itu yang nanti mudah-mudahan pada bulan Mei itu dapat kita transfer," jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, memastikam, pihaknya memiliki data lengkap by name, by address guru-guru yang ada di dalam dapodik. Meski begitu, untuk memastikan kesesuaian data, pihaknya berkolaborasi dengan BPS menggunakan data tunggal Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).