DPR Minta Sekolah Rakyat Dibawah Kemendikdasmen

"Sebaiknya, langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kementerian Sosial (Kemensos) cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses," kata Esti dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (15/4).

Ia juga memandang bahwa Sekolah Rakyat sudah sepatutnya berada di bawah naungan Kemendikdasmen karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasme) Abdul Mu’ti telah menyatakan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.

Lebih lanjut, ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat bernilai penting dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah di tanah air ini, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu ataupun yang menetap di daerah 3T dengan fasilitas pendidikan yang minim.

Esti lalu menilai, sistem asrama yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat akan mengatasi persoalan sulitnya akses anak-anak menuju sekolah serta akan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik dan karakter siswa.

"Sekolah Rakyat bagus, sejauh untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat miskin ekstrem dengan fasilitas yang memadai, termasuk asrama agar anak di daerah yang aksesnya sulit bisa tinggal di asrama dengan segala pemenuhan kebutuhan sehari-harinya,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan pihaknya menargetkan sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026. "Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Menteri Sosial kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025," kata Dody.

Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. 7 ant