Kemenkum Bali dan Ombudsman Perkuat Sinergi untuk Pelayanan Hukum yang Lebih Baik

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anggiat Ferdinan, beserta jajaran. Pertemuan ini tidak hanya bertujuan untuk silaturahmi dan perkenalan, tetapi juga untuk memperkuat sinergi serta kolaborasi antara Kemenkum Bali dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menegaskan pentingnya kerja sama antar lembaga dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenkum Bali, seperti harmonisasi Peraturan Daerah (Perda), pelayanan administrasi hukum umum, serta pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum. Sinergitas dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang kami berikan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa transformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian serta satu kementerian koordinator membawa tantangan sekaligus peluang baru. 

“Dengan adanya perubahan ini, kami harus lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankan tugas kami. Kolaborasi dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali akan membantu kami dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pelayanan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menyambut baik inisiatif Kemenkum Bali untuk memperkuat kerja sama antar lembaga. 

“Kami siap mendukung Kemenkum Bali dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ombudsman akan terus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sinergitas yang lebih kuat antara Kemenkum Bali dan Ombudsman RI Provinsi Bali. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif guna mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bali. *ris