Pertamina Permudah Pengecer LPG 3 Kg Menjadi Pangkalan Resmi

Pada kondisi tertentu, ketika kebutuhan masyarakat meningkat, Pertamina dapat melakukan penyaluran fakultatif, yakni menyalurkan LPG bersubsidi 3 kg di luar kuota yang telah ditentukan. Berbagai inovasi pun dilakukan untuk memastikan pasokan energi tetap lancar di seluruh Indonesia.

Salah satu langkah inovatif tersebut adalah melalui program naik kelas pengecer menjadi pangkalan resmi yang dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Program ini meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara.

Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menyatakan bahwa Pertamina berkomitmen untuk mengajak para pengecer naik kelas menjadi pangkalan resmi. 

“Program ini kami giatkan agar dapat melayani masyarakat lebih luas lagi. Pengecer sendiri bukan merupakan rantai jalur distribusi yang diawasi karena tidak berkontrak dengan agen atau pangkalan. Oleh karena itu, pembelian tabung 3 kg disarankan dilakukan langsung di pangkalan resmi,” jelas Ahad, Rabu (22/1/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa pangkalan resmi berada dalam pengawasan dan tunduk pada ketentuan yang berlaku. “Ketika ada pelanggaran dari pihak pangkalan, maka sanksi yang diberikan dapat berupa penghentian alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” tambahnya. Dengan semakin banyaknya pengecer yang beralih menjadi pangkalan resmi, masyarakat akan lebih mudah dan nyaman mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg.

Hingga Desember 2024, Pertamina telah mencatat lebih dari 13 ribu pengecer di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah ini, sekitar 6 ribu titik berada di Bali dan Nusa Tenggara. Pada tahun 2025, Pertamina menargetkan peningkatan jumlah pengecer yang naik kelas menjadi pangkalan resmi.

Menurut data terkini pada 22 Januari 2025, lebih dari 400 pengecer sedang dalam proses naik kelas, dan 157 titik telah resmi menjadi pangkalan. Ahad menambahkan bahwa Pertamina juga melakukan pendataan pembelian LPG bersubsidi 3 kg. Hal ini bertujuan memastikan data penyaluran dan kewajaran penggunaan barang bersubsidi sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi masalah seperti isu kelangkaan dan distribusi yang tidak merata.

“Sejalan dengan program ini, kami akan terus memastikan bahwa distribusi LPG bersubsidi 3 kg berjalan lancar dan transparan,” tutup Ahad.