SMP Negeri di Buleleng Kini Wajib Pakai e-Surat

Tidak hanya di lingkup Pemkab Buleleng, kini e-Surat wajib digunakan di satuan pendidikan jenjang SMP. Sosialisasi pengimplementasian aplikasi e-Surat berlangsung virtual diikuti seluruh Kepala SMP di Buleleng, Selasa (15/4).

Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan mengatakan penerapan e-Surat di satuan pendidikan merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan. Seluruh institusi di era digitalisasi harus mampu mengikuti dan beradaptasi pada perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Terutama dalam urusan administrasi, akan lebih dimudahkan melalui e-Surat yang terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

“Mau tidak mau, kita harus bergerak mengikuti perkembangan teknologi. e-Surat bukan hanya pilihan, tapi tuntutan zaman untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian informasi resmi, dengan tetap memperhatikan aspek legalitas melalui penggunaan tanda tangan elektronik,” kata Suwarmawan.

Menurut Suwarmawan, beberapa SMP Negeri di Kabupaten Buleleng telah mulai menggunakan aplikasi e-Surat dalam proses administrasi mereka. Hal ini menandai awal dari transisi menuju sistem kerja yang lebih efisien, cepat dan paperless. Peralihan ke digitalisasi ini juga menjadi komitmen Pemkab Buleleng menciptakan birokrasi yang modern, transparan dan akuntabel.

“Mari kita bersama-sama beralih dari sistem konvensional menuju sistem digital yang terintegrasi. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang kesiapan kita untuk menghadapi masa depan pendidikan yang lebih modern dan efisien,” ajak pejabat asal Kelurahan Paket Agung, Kelurahan/Kecamatan Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Disdikpora Buleleng Putu Primasuta, menyebut e-Surat menjadi solusi nyata dalam menjawab tantangan geografis Kabupaten Buleleng yang memiliki sebaran sekolah cukup luas. “Akses yang cepat, efisien, dan bebas hambatan sangat dibutuhkan. Dengan e-Surat, komunikasi dan koordinasi antar satuan pendidikan dan dinas bisa dilakukan lebih optimal,” ungkap Primasuta.7 k23