5 hours ago
1
ARTICLE AD BOX
“Hampir semua Pemerintah Daerah di Bali baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah menyediakan alokasi anggaran untuk dukungan ya, sekali lagi untuk dukungan program MBG,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis (23/1/2025).
Ditemui usai pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Dewa Indra mengungkap bahwa dukungan anggaran yang disiapkan Pemprov Bali sebesar Rp 50 miliar. Namun, ia belum dapat merinci bagaimana nantinya operasional MBG dengan pelibatan APBD ini.
“Kami semua sedang menunggu arahan Pemerintah Pusat. Arahan umum yang kami baru terima adalah agar Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung,” tegas birokrat nomor satu di Pemprov Bali ini.
Dewa Indra juga belum dapat memberi detail bentuk dukungan seperti apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah melalui anggaran yang telah dialokasikan. “Setiap daerah jumlah alokasinya bervariasi, kalau dari Pemprov Bali kami menyiapkan sekitar Rp 50 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu pada Jumat (17/1/2025) di Istana Negara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program MBG. Dukungan ini mencapai Rp 2,3 triliun untuk kabupaten dan Rp 2,5 triliun.
Namun, besaran dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah bakal disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing. Tito sempat menyebut Kabupaten Badung paling siap mengeksekusi program MBG secara mandiri dengan kekuatan PAD-nya.
“Ini kita diskusi sudah, bukannya top down, maunya kita perintah. Tapi, dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” ungkap Tito dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta.
Anggaran yang dialokasikan daerah ini, kata Tito, akan diserap untuk membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah. Selain itu, juga untuk menggarap daerah-daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi, tapi belum tersentuh Badan Gizi Nasional. *rat
Ditemui usai pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Dewa Indra mengungkap bahwa dukungan anggaran yang disiapkan Pemprov Bali sebesar Rp 50 miliar. Namun, ia belum dapat merinci bagaimana nantinya operasional MBG dengan pelibatan APBD ini.
“Kami semua sedang menunggu arahan Pemerintah Pusat. Arahan umum yang kami baru terima adalah agar Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung,” tegas birokrat nomor satu di Pemprov Bali ini.
Dewa Indra juga belum dapat memberi detail bentuk dukungan seperti apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah melalui anggaran yang telah dialokasikan. “Setiap daerah jumlah alokasinya bervariasi, kalau dari Pemprov Bali kami menyiapkan sekitar Rp 50 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu pada Jumat (17/1/2025) di Istana Negara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program MBG. Dukungan ini mencapai Rp 2,3 triliun untuk kabupaten dan Rp 2,5 triliun.
Namun, besaran dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah bakal disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing. Tito sempat menyebut Kabupaten Badung paling siap mengeksekusi program MBG secara mandiri dengan kekuatan PAD-nya.
“Ini kita diskusi sudah, bukannya top down, maunya kita perintah. Tapi, dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” ungkap Tito dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta.
Anggaran yang dialokasikan daerah ini, kata Tito, akan diserap untuk membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah. Selain itu, juga untuk menggarap daerah-daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi, tapi belum tersentuh Badan Gizi Nasional. *rat
English (US) 